BINTAN – Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kelurahan Teluk Sebong, dalam kegiatannya MUI diminta merespon persoalan umat.
Pemerintah Daerah berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan bersedia membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada ummat islam di wilayahnya masing masing.
Peran MUI Kecamatan tersebut sejatinya akan meluruskan perselisihan paham serta membentengi berbagai aliran yang masuk namun ajarannya berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Diungkapkannya, di era globalisasi ini peran serta MUI merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembinaan ummat.
“Kami berharap MUI dan Pemerintah Daerah terus bersinergi demi menjawab maraknya persoalan keagamaan,” tandasnya.
Meski demikian lanjutnya, hal ini bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun MUI, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
Hasil Musyawarah bersama Kecamatan Se-Bintan
- RPH halal masih masalah, Buku panduan untuk kecamatan, Melaksanakan tugas dg baik, kerjasama dengan kades-kades karena ada anggaran dana desa dimanfaatkan untuk umat,
- Jangan biarkan kades bergerak sendiri tetapi mui kecamatan turun ke desa-desa bersama camat, polsek melaksanakan pembinaan umat,
- Anak disable bisa dibekali ekonomi kreatif , spt batik, orgen tunggal,
- Ekonomi umat lainnya laundry, Persoalan hukum mui turun, transaksi, kerja,
- Ukhuwah basariah/kerukunan umat beragama, sekedar tidak bentrok, tidak ada eksiden dg lain,
- Maghrib mengaji tiap malam jumat, lalu jumat berbagi, himbau desa beri sedekah, ada yg jalan ada yg tidak,
- Kegiatan pelatihan fardhu kifayah, fasilitasi ijin irt, setifikasi halal,
- Ekonomi, kelompok masy yg butuh bantuan kube bisa lewat dana desa, disabilitas difasilitasi kalau mau sekolah di solo, cibinong ada referensi yayasan tetapi sering anaknya yg tidak mau diikutkan pelatihan ,
- Umbul-umbul mui camat siap bantu pasang, biar ramai,
- Amrullah, umbul-umbul kebanjiran rumah jadi rusak, yang masih bagus tinggal 1 dari 6 sebelumnya.
- Masalah SD perayaan natal di sekolah, masalah perceraian tinggi diajukan perempuan,
- Kewenangan masih di kabupaten, dinas, selaku kecamatan perlu surat aduan, masalah lain nikah siri, dinikahkan ustadz,
- SD 007 gesekan keagamaan sdh sering terjadi, kegiatan non muslim utk non muslim, kegiatan muslim, aturan main harus ditegaskan, guru kelas sering mengeluh,
- Disana ada guru muslim dan guru agama non muslim,
- Persoalan nikah siri, persoalan perceraian, persoalan kegiatan keagamaan oleh non muslim di kelas,
- jika ada persoalan gesekan keagamaan antar umat segera dimusyawarahkan
Penulis : Redaksi
